Mataram, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kegiatan ini mewakili Gubernur NTB menghadiri kegiatan diskusi publik yang diadakan oleh Aliansi Demokrasi Baru untuk Kedaulatan Rakyat NTB (ADBKR-NTB) dengan tema “Evaluasi dan Cabut seluruh PSN di NTB yang terbukti merampas ruang hidup serta menggusur tanah rakyat, utamanya bagi kaum tani perempuan di Pedesaan dan Cabut UU CIPTAKER beserta aturan turunannya!” (16/10)
