Plt. Kepala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB, Subhan Hasan, S.Sos mengikuti Rapat Evaluasi SAKIP, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas NTB bersama Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran, Ida Haryani, SP., Senin 31 Agustus 2020.
Rapat tersebut digelar secara daring dan dievaluasi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB RI) dan diikuti oleh seluruh OPD lingkup Pemprov-NTB.
Provinsi NTB diharuskan memaparkan Evaluasi SAKIP tahun 2020, yang langsung dipaparkan oleh Gubernur NTB.
Gubernur menjelaskan berbagai ikhtiar dilakukan Provinsi NTB agar birokrasinya tetap berjalan kredibel, sehingga mampu menjadi daerah yang bersih dan melayani sesuai visi misi NTB Gemilang. Salah satunya dengan menerapkan metode Balance Scorecard (BSC), dengan aplikasi E-Kinerja dan diperkuat dengan adanya kertas perjanjian kerja atau Attitude, Attention, Action (A3) dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.
Adanya aplikasi E-Kinerja ini tak hanya menjadi alat ukur kinerja pejabat Pemprov NTB, namun juga diharapkan dapat menjadikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB sebagai learning organization atau organisasi yang terus belajar menjadi lebih baik. Dengan segala upaya tersebut, Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah berharap Provinsi NTB bisa mendapatkan nilai AA atau pada hasil evaluasi SAKIP kali ini.
Selanjutnya, beberapa OPD yang menjadi sample ditunjuk untuk memaparkan Evaluasi SAKIP-nya diantaranya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta terakhir Inspektorat NTB.
