Lombok Barat – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada Rabu, 11 Februari 2026, bertempat di Hotel Jayakarta, Kabupaten Lombok Barat.
Kegiatan ini merupakan forum strategis dalam rangka mengevaluasi capaian kinerja demokrasi serta merumuskan langkah-langkah peningkatan kualitas demokrasi di daerah. Rakortek IDI juga bertujuan untuk mensinergikan data dan memperkuat koordinasi antar instansi dalam pengukuran indeks demokrasi yang mencakup aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
Hadir dalam kegiatan tersebut berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya BPS Provinsi NTB, Sekretariat DPRD Provinsi NTB, Polda NTB, Bappeda Provinsi NTB, Biro Hukum dan HAM Setda NTB, MUI Provinsi NTB, PTUN Mataram, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Mataram, media massa, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil dan partai politik.
Dalam pembahasan, disampaikan nilai Indeks Demokrasi Indonesia baik pada tingkat nasional maupun provinsi, termasuk kategorisasi tingkat demokrasi yang dibagi menjadi kategori buruk, sedang, dan baik. Selain itu, dilakukan analisis mendalam terhadap indikator-indikator utama, seperti kebebasan berpendapat, partisipasi politik, serta kapasitas lembaga demokrasi, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi perubahan nilai indeks.
Melalui forum ini, para peserta juga berdiskusi dan memberikan berbagai masukan terkait metode pengumpulan data, validasi indikator, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Hasil rapat menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, di antaranya perlunya peningkatan sinergitas antar instansi, perbaikan sistem pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan langkah strategis melalui kelompok kerja (pokja) guna meningkatkan capaian indeks demokrasi di NTB.
Rakortek IDI ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih demokratis serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota ke depan.
